Bupati Lebak Resmikan BUMDes, Aktivis Kritisi Banyak yang Gagal

Lebak, - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meresmikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Unit Pengelola Wisata Alam Ranggawulung yang terletak di Desa Curugbitung. Bertempat di Kampung Cokel Curugbitung, Sabtu (11/12/21). 

Dalam sambutannya Bupati sangat mengapresiasi upaya ikhtiar yang dilakukan oleh Desa Curugbitung didalam pengelolaan Bumdes, diantaranya Wisata Alam Kawasan Bumi Perkemahan Ranggawulung.

Baca juga: Tanah Desa Babakan Asem Tangerang Sertipikat Semua, Kades dan Warga Berterima Kasih

Bupati mengatakan Peresmian Bumdes dan Unit Pengelola Wisata Alam Ranggawulung menunjukkan, bahwa sektor pariwisata masih terus menggeliat walaupun dalam kondisi pandemi. 

"Untuk itu saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap semoga para pelaku usaha industri pariwisata serta pengelola objek wisata di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak dapat mengikuti jejak kawasan Bumi Perkemahan wisata alam ranggawulung. Untuk turut bersama-sama menyemarakan geliat pariwisata Lebak, yang produktif dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lebak, " ujar Iti Octavia.

Baca juga: Dishub Lebak dan Bumdes Malingping Selatan Berseteru Terkait Parkir Pasar Malingping

Bupati juga berharap, kedepan Kawasan Bumi Perkemahan Wisata Alam Ranggawulung ini dapat menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di kawasan Curugbitung dan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan PADes dan PAD Kabupaten Lebak. 

Beliau juga berpesan kepada pengelola untuk mengedepankan asas transparansi, menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang dapat bekerjasama dengan Bank Sampah. 

Baca juga: Kepala Kejari Ingatkan, Para Kades Jangan Coba Main - Main Dengan Dana Desa

Terpisah, aktivis Lebak Selatan, Eman Sudarmanto mengkritisi BUMDes di desa-desa banyak yang gagal. Menurutnya, harus ada kajian yang mendalam terkait usaha-usaha di desa yang mayoritas gagal.

"Pengamatan kami, BUMDes itu banyak yang gagal, dan itu serapan anggarannya ga sedikit. Hal ini perlu di evaluasi, karena mayoritas gagal dalam menjalankan usahanya, walaupun memang ada sejumlah desa yang berhasil mengelola usahanya, " ungkapnya.

Baca juga: Desa Koper Kresek, Gandeng GIAN Berencana Jadikan Desa Destinasi Wisata Berbasis Konservasi

Ketua PW GNPK-RI Banten ini juga, selain meminta evaluasi menyeluruh, meminta agar anggaran BUMDes dipertanggungjawabkan.

"Anehnya, ketika usaha BUMDes di desa gagal, seperti tidak ada tindakan dan pertanggungjawaban. Bahkan kami duga, walaupun usahanya gagal, namun pada tahun berikutnya, desa tersebut masih bisa mendapatkan gelontoran anggaran BUMDes lagi, " tutupnya. 

Baca juga: Kadis DPMD : Pelantikan Cakades Terpilih Belum Ada Kepastian

(Red)